22 hours ago
UHO Buka Lowongan Calon Rektor, Ini Syaratnya
Breaking news
Pj Gubernur Paparkan Kinerja Triwulan V ke Itjen Kemendagri
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, memimpin langsung pemaparan evaluasi kinerja triwulan (TW) V di hadapan tim evaluator yang dipimpin oleh Inspektur I Itjen Kemendagri Rustam Mansur, bertempat di Gedung Itjen Kemendagri, Selasa (17/12/2024).
Pj Gubernur Sultra Raih Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah, Tito Karnavian: Bukan Kaleng-Kaleng!
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan penghargaan kepada Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto di Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Penghargaan tersebut diberikan pada acara Apresiasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Tempo Media Group, Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan BRIN.
Kemendagri Bakal Panggil Bupati Konsel Buntut Tindakan Somasi terhadap Supriyani
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri akan memanggil Bupati Konawe Selatan (Konsel) Surunuddin Dangga buntut tindakan somasi dan ancaman proses hukum terhadap guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Supriyani.
Hal itu diutarakan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugianto pada Sabtu, 9 November 2024.
"Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan," kata Bima Arya Sugiarto, dikutip dari laman CNNIndonesia.com.
Rakornas Pengawasan Pemerintahan Daerah 2024, Mendagri Minta Pengawas Intern Fokus Cegah Penyimpangan
HALUANRAKYAT.com, BATAM -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2024 di Batam, Kepulauan Riau, Senin (7/10/2024).
Rakornas diselenggarakan dari tanggal 7-8 Oktober 2024 ini mengangkat tema "Pengawasan Berdampak Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Daerah" dalam rangka memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan pembangunan yang berkelanjutan.
