HALUANRAKYAT.com, BAUBAU - Unjukrasa menolak Undang-undang Cipta Kerja di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara pada Jumat, 9 Oktober 2020 berujung ricuh.
Sejumlah mahasiswa dan polisi terluka. Bahkan sebuah mobil dinas milik Pemda Baubau hangus dibakar massa.
Bentrokan antar pengunjuk rasa dan polisi ini pecah saat beberapa massa aksi melakukan pelemparan batu dan hendak menerobos masuk ke dalam Kantor DPRD Kota Baubau.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat ada tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan anggota Polri dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di Jakarta, 8 Oktober 2020.
"Jumlah ini bisa bertambah dan kami masih terus menelusuri dan memverifikasi perkara," kata Asnil Bambani, Ketua AJI Jakarta dalam siaran persnya.
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Jurnalis media daring Suara.com, Peter Rotti mengalami kekerasan dari aparat kepolisian saat meliput aksi unjuk rasa penolakan Omnimbus Law Undang-undang Cipta Kerja di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020).
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB, saat Peter merekam video aksi sejumlah aparat kepolisian mengeroyok seorang peserta aksi di sekitar halte Transjakarta Bank Indonesia.
Samuel Huntington mengatakan bahwa: "Gerakan mahasiswa adalah bentuk perlawanan yang tidak akan pernah padam terhadap pemerintahan yang lalim."
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Demo anti Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law pada Kamis, 8 Oktober 2020 di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara berakhir ricuh.
Massa dari berbagai elemen mahasiswa dan buruh terlibat bentrok dengan polisi pada sore harinya.
Selepas magrib, polisi berhasil memukul mundur massa aksi hingga sejauh kurang lebih dua kilometer dari kantor DPRD Provinsi Sultra.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Menanggapi demo nasional menolak Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law yang terjadi hari ini, Kamis 8 Oktober 2020, yang digelar di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di beberapa kota di Sulawesi Tenggara (Sultra), Gubernur Sultra Ali Mazi memberikan pernyataannya.
Menurut Gubernur Ali Mazi, demontrasi atau gelar pendapat adalah bentuk lain dari penerapan demokrasi, khususnya Demokrasi Pancasila.
