Skip to main content

Jebakan Batman Investasi Tambang: Pusat Berpesta Denda, Daerah Kebagian Ampasnya

Oleh: Tri Mandala Pratama

Hari-hari ini, ruang publik diramaikan oleh pameran keberhasilan pemerintah dalam menyita dan menjatuhkan denda administratif bernilai fantastis terhadap perusahaan tambang. 

Lewat Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas PKH) dan Kejaksaan Agung, negara secara agresif menindak para pengusaha yang dicap "nakal" karena kedapatan beraktivitas di dalam kawasan hutan tanpa izin kehutanan. 

Namun, di balik angka-angka triliunan rupiah yang berhasil dipulangkan ke kas negara, tersimpan sebuah ironi besar yang luput dari sorotan kamera med

OPINI: Menggugat "Kesaktian" Sertifikat Tanah, Menakar Ulang Perlindungan Hukum Agraria Kita

OPINI: Menggugat "Kesaktian" Sertifikat Tanah, Menakar Ulang Perlindungan Hukum Agraria Kita

PENULIS: Tri Mandala Pratama/Managing Partner I'M Justice Law Office

JAKARTA - Dalam diskursus hukum pertanahan di Indonesia, sertifikat sering kali dianggap sebagai "kartu as" yang tidak tergoyahkan.

Namun, jika kita menyelami lebih dalam realitas hukum yang ada, narasi mengenai kesaktian sertifikat tanah perlu ditinjau kembali secara kritis.

Secara normatif, UU No.

Mencekik Rakyat di Balik Podium

Mencekik Rakyat di Balik Podium

Oleh: Anna Nurawalia 

Di tengah gegap gempita klaim pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara yang melesat berkat hilirisasi nikel, terselip ironi pedih di meja makan rakyat kecil. Sementara angka statistik makro terlihat memukau di atas kertas, kenyataan di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Basah Mandonga atau Pasar Wameo justru bicara sebaliknya: harga pangan terus meroket tanpa kendali yang berarti dari pemerintah.

Antara Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Antara Kualitas Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Oleh: Anna Nurawalia

Pendidikan kita saat ini tengah berada dalam persimpangan jalan yang krusial. Di tengah ambisi nasional mengejar Indonesia Emas 2045, wajah pendidikan kita di daerah justru masih dibayangi oleh paradoks kesejahteraan yang timpang dan krisis kompetensi yang terstruktur.

Resolusi 2026 : Politik Kehadiran Untuk Kemaslahatan

Resolusi 2026 : Politik Kehadiran Untuk Kemaslahatan

Oleh : Jaelani, S.IP, M.SI (Anggota Komisi IV DPR RI/Fraksi PKB)

Kalender 2025 telah berlalu. Namun, segala dinamikanya masih lekat di ingatan. Setiap diri kita memiliki catatan masing-masing sepanjang 365 hari belakangan. Ada banyak pelajaran dan hikmah dari jejak yang telah kita lalui untuk menapak waktu 2026 dengan optimis.

Subscribe to Opini