Breaking news
Keren!!! Seluruh Pegawai Non ASN di Pemda Kolaka Terkaver Jamsostek
HALUANRAKYAT.com, KOLAKA -- Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka yang diwakili oleh Asisten II Pemerintah Daerah Kolaka Abbas membuka Sosialisasi Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Non ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka di Aula Hotel Sutan Raja, Kamis (7/11/2024).
Dalam sambutannya, Abbas menyampaikan seluruh Non ASN yang ada di lingkup Pemda Kolaka telah terdaftar aktif dan mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
ASR - Hugua Bakal Gratiskan BPJS Kesehatan untuk Seluruh Warga Sultra
HALUANRAKYAT.com, KOLAKA -- Ribuan warga Iwoimenda, Kabupaten Kolaka menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) - Hugua pada Pemilihan Gubernur Sultra 2024.
Dukungan tersebut disorakkan saat menghadiri kampanye ASR - Hugua di Kecamatan Iwoimenda, Kamis (7/11/2024).
"ASR, Gubernurku, ASR Gubernurku, ASR Gubernurku. Menang, menang, menang, yes," teriak warga Kolaka yang memadati lokasi kampanye.
Optimalisasi Kepesertaan, Jamsostek Sultra Teken MoU dengan 17 Disnaker Kabupaten Kota
HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengupayakan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) semesta di Bumi Anoa.
Itu diwujudkan melalui penandatanganan kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan 17 Kabupaten/Kota di Sultra.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans) Sultra, La Ode Muhammad Ali Haswandy mengatakan, kerjasama yang terjalin dengan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dalam rangka melindungi tenaga kerja didaerah.
Rilis Laporan Kinerja Tahun 2023, Ini Daftar Prestasi BPJS Ketenagakerjaan
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan resmi merilis Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) Auditan Tahun 2023.
Laporan itu diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. BPJS Ketenagakerjaan kembali sukses mengantongi opini WTM (Wajar Tanpa Modifikasian).
Laporan tersebut juga dinyatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.
