HALUANRAKYAT.com, KENDARI – Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol. Himawan Bayu Aji bersama Wakapolda Sultra Brigjen Pol.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Anggota Komisi XIII DPR RI, Ali Mazi, menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menggelar sosialisasi Administrasi Hukum Umum (AHU) di Kota Kendari. 

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu dimulai pada Minggu, 19 Juli 2026, dengan melibatkan berbagai organisasi profesi, pelaku usaha, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Peserta sosialisasi berasal dari Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAP

HALUANRAKYAT.com, BUTON -- Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pasal (5) poin (6) menyebutkan bahwa manuskrip merupakan salah satu dari 10 objek pemajuan cagar budaya (OPK).

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Sebanyak 168 kendaraan roda dua dan roda empat terjaring Operasi Patuh Anoa 2024 yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Kendari dari 15 hingga 28 Juli 2024.

Kendaraan yang terjaring dalam razia tersebut umunnya karena tidak memiliki dan melengkapi dokumen serta berknalpot brong atau bogar.

Dari 168 kendaraan yang terjaring terdapat 126 kendaraan roda dua dan roda empat tidak memiliki dokumen lengkap dan 48 berknalpot brong.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Universitas Muhammadiyah Kendari atau UMK bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar webinar kuliah umum mengenai hukum perdagangan internasional, Jum’at (19/5/2023).

HALUANRAKYAT.com, KOLUT -- Kabupaten Kolaka Utara kembali menyisakan banyak masalah terutama persoalan pertambangan yang berada di wilayah Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara. Salah satunya masalah di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) PT Golden Anugerah Nusantara (GAN) yang diserobot lahannya oleh PT Citra Silika Malawa (CSM). 

Pertambangan yang berada di Desa Silaho itu sudah dimenangkan oleh PT GAN di mana lahan tersebut memang milik mereka dengan pembuktian putusan Mahkamah Agung.