HALUANRAKYAT.com, SINTANG — Satuan Tugas (Satgas) TNI memberikan penyuluhan pencegahan dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kepada 31 kepala desa di wilayah Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kecamatan Dedai tersebut merupakan tindak lanjut perintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka melakukan mitigasi bencana akibat perubahan iklim, khususnya ancaman Karhutla.
Kolonel Arh Saptarendra P yang memberikan penyuluhan mengatakan, TNI telah mengirim sejumlah perwira dari jajaran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk melaksanakan tugas penyuluhan di sejumlah wilayah.
“Penyuluh terbagi ke wilayah Kalbar, Sumsel dan Pekanbaru, dan yang ke Kalbar dibagi lagi menjadi 14 wilayah, di antaranya ke Sintang,” ujar Saptarendra.
Menurutnya, pengerahan para perwira tersebut merupakan tindak lanjut perintah Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan atas arahan Presiden RI dalam rangka mitigasi Karhutla di daerah.
“Ini merupakan tindak lanjut Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan terhadap perintah Presiden dalam rangka mitigasi Karhutla di daerah itu,” katanya.
Di Kabupaten Sintang, tim penyuluh kemudian dibagi menjadi 12 kelompok yang ditempatkan di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Dedai.
Dalam penyuluhan tersebut, sebanyak 31 kepala desa mendapatkan pemahaman mengenai upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla. Kegiatan turut dihadiri unsur pemerintah kecamatan, Danramil, dan Kapolsek.
“Hari ini dilaksanakan penyuluhan terhadap 31 kepala desa wilayah Kecamatan Dedai dan dihadiri pihak kecamatan, Danramil dan Kapolsek,” ungkapnya.
Saptarendra menjelaskan, materi penyuluhan menitikberatkan pada pentingnya membangun kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
Menurut dia, dampak Karhutla tidak hanya berkaitan dengan polusi udara, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, dunia pendidikan, hingga aktivitas perekonomian.
“Pentingnya mencegah Karhutla karena tidak saja terhadap polusi udara, tapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan bahkan masa depan pendidikan serta perputaran ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Karhutla juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketahanan wilayah.
“Termasuk bisa berimplikasi terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketahanan wilayah,” tegasnya.
Penyuluhan tersebut juga melibatkan sejumlah personel dari Mabesad, Mabesal, dan Mabesau, di antaranya Kolonel Kav Eko Agus Nugroho, Kolonel Inf Prayoga, Kolonel (Laut) PM Husein, dan Kolonel Adm Sutikno.
Sementara di wilayah Kabupaten Sintang, para penyuluh dikoordinasikan oleh Brigjen TNI Parlindungan Hutagalung dan Brigjen TNI Zamroni.
Saptarendra mengapresiasi respons para kepala desa di Kecamatan Dedai yang dinilai memiliki pemahaman dan komitmen kuat dalam upaya mencegah terjadinya Karhutla.
“Alhamdulillah, para kepala desa di Dedai memiliki pemahaman dan integritas yang kuat dalam mencegah terjadinya Karhutla,” pungkasnya.
Upaya penyuluhan ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah desa bersama masyarakat dalam melakukan pencegahan sejak dini, sehingga potensi Karhutla dapat diminimalkan dan dampaknya terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat dapat ditekan.
