HALUANRAKYAT.com, KENDARI – Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan pemenuhan hak-hak kesejahteraan veteran berjalan tepat sasaran dan tidak terkendala persoalan administrasi.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Hak-Hak Tertentu untuk Kesejahteraan Veteran Republik Indonesia yang digelar di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (20/10/2026).
Rakor ini menjadi perhatian penting mengingat sebanyak 173 veteran tercatat berada di Sulawesi Tenggara, dengan sebagian besar di antaranya telah memasuki usia lanjut.
Kepala Bidang Kesejahteraan Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kemhan, Kolonel Laut (T) Cahyo Wibowo, mengatakan rakor tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman personel yang menangani administrasi dan pelayanan veteran.
Menurutnya, setiap petugas harus memahami prosedur pengurusan calon veteran secara tepat dan akurat agar proses pelayanan serta pemenuhan hak-hak veteran tidak mengalami hambatan.
Cahyo menegaskan, perubahan organisasi maupun pengalihan fungsi administrasi tidak boleh berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada para veteran yang telah berjasa bagi bangsa dan negara.
“Kita harus memastikan pengalihan fungsi ini tidak sedikit pun menghambat pelayanan terhadap pejuang bangsa, sehingga semangat para veteran tetap berkibar tanpa harus terganggu dengan dinamika perubahan organisasi dan administrasi,” ujar Cahyo saat membacakan sambutan Kepala Badan Cadangan Nasional, Letjen TNI Gabriel Lema.
Ia menjelaskan, koordinasi yang kuat antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan PT Taspen menjadi faktor penting dalam memastikan hak-hak veteran dapat diterima secara tepat waktu oleh mereka yang berhak.
Selain memperkuat koordinasi, rakor tersebut juga menjadi sarana bimbingan teknis bagi personel yang bertanggung jawab terhadap pengurusan administrasi veteran.
Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap instansi memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pelayanan sehingga proses pengurusan hak-hak veteran dapat berlangsung lebih efektif.
Sebagian Besar Veteran Sultra Telah Berusia Lanjut
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran Republik Indonesia (DPD LVRI) Sultra, Lettu Marinir (Purn) Barmuddin, menyambut positif pelaksanaan rakor tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para veteran, khususnya mereka yang telah memasuki usia lanjut dan memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Barmuddin mengungkapkan, saat ini terdapat 173 veteran di Sulawesi Tenggara. Sebagian besar di antaranya sudah berusia lanjut sehingga membutuhkan perhatian dalam pemenuhan hak dan pelayanan administrasi.
“Kami di Sulawesi Tenggara saat ini terdapat 173 orang veteran, sebagian besarnya telah berusia lanjut sehingga terbatas dalam berkegiatan. Kami berterima kasih atas perhatian besar dari pemerintah kepada kami,” ujar Barmuddin.
Ia berharap koordinasi antarlembaga dapat semakin mempermudah para veteran dalam memperoleh pelayanan dan mengurus hak-hak yang telah ditetapkan pemerintah.
Rakor ini dibuka Kepala Seksi Personel Korem 143/Halu Oleo, Kolonel JP Situmorang, yang hadir mewakili Komandan Korem 143/Halu Oleo.
Kegiatan ini diikuti pengurus LVRI Sulawesi Tenggara, personel bagian personalia jajaran Korem 143/Halu Oleo dan Korem 141/Toddopuli, Biro Sumber Daya Manusia Polda Sultra dan Polresta Kendari, serta pimpinan PT Taspen Cabang Kendari.
Melalui koordinasi lintas instansi tersebut, Kemhan berharap pelayanan administrasi dan pemenuhan hak kesejahteraan veteran dapat terus ditingkatkan, sehingga penghargaan negara atas pengabdian para pejuang bangsa benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak menerimanya.
Laporan: ASL
