HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Memasuki akhir tahun 2024 Kinerja Perbankan Sulawesi Tenggara mengalami kontraksi secara year on year.
Kepala Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha mengatakan, untuk Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kontraksi sebesar -4,57% dan -9,35%.
"Hal ini disebabkan terdapat penarikan yang cukup besar oleh masyarakat pada periode kampanye pemilu (Pilkada) di Provinsi Sulawesi Tenggara," kata Bismi, Rabu (11/12/2024).
Sedangkan kinerja Kredit mengalami pertumbuhan sebesar 13,79%. Tingkat risiko kredit Perbankan di Sulawesi Tenggara terjaga di posisi 1.76% dan berada dibawah ambang batas (treshold) sebesar 5%.
"Berdasarkan kegiatan, sampai dengan Oktober 2024, penghimpunan DPK tercatat sebesar Rp32,32 Triliun atau terkontraksi yoy -9,35%. DPK masih didominasi oleh Tabungan sebesar Rp20,35 Triliun (62,95%), Giro sebesar Rp6,98 Triliun (21,60%), dan Deposito sebesar Rp4,99 Triliun (15,44%)," beber Bismi.
Sementara itu, Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet Bank umum dan BPR masing-masing sebesar 1.70% dan 7.83%. Adapun indikator fungsi intermediasi (LDR) mencapai 124.48%.
Adapun lima besar penyaluran kredit sektor ekonomi di Sulawesi Tenggara didominasi untuk pemilikan peralatan RT Lainnya sebesar Rp15,31 Triliun (share: 38,42%), sector perdagangan besar dan eceran sebesar Rp7.33 Triliun (share: 18,38%), pemilikan rumah tinggal sebesar Rp5,48 Triliun (share: 13,73%), sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp3,43 Triliun (share: 8,60%) dan Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp1,98 Triliun (share: 4,96%).
Melihat tingginya penyaluran kredit konsumtif menunjukkan peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum, karena akan ada perputaran uang yang lebih cepat di sektor-sektor yang terkait dengan kebutuhan konsumtif.
"Kedua, akses kredit yang lebih mudah di sektor ini membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pemilikan peralatan rumah tangga yang berkualitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Sulawesi Tenggara. Namun demikian, IJK akan terus didorong untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dengan target multiplier effect yang lebih besar," imbuhnya.
Khusus Penyaluran kredit di Kota Kendari mencapai sebesar Rp22,48 Triliun atau 56,41% dari total kredit yang disalurkan di Sulawesi Tenggara, dengan tingkat NPL sebesar 1,90%. Diikuti oleh Kolaka dengan total kredit Rp6,11 Triliun (share 15,31%) dan NPL 1,61%, serta Bau-Bau dengan kredit Rp3,73 Triliun (share 9,36%) dan NPL 1,75%. Muna mencatatkan kredit sebesar Rp2,67 Triliun (share 6,69%) dengan NPL tertinggi, yaitu 2,03%, sementara Konawe memiliki total kredit sebesar Rp905 Miliar (share 2,27%).
Sultra mencatat perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang signifikan, dengan kontribusi yang bervariasi di setiap wilayah. Kota Kendari tetap menjadi pusat ekonomi dan keuangan utama di provinsi ini, dengan total DPK sebesar Rp19,43 Triliun, atau 60,53%, Baubau mencatatkan DPK sebesar Rp3,86 Triliun, menyumbang 12,05% terhadap total DPK, sementara Kolaka berada di posisi yang hampir setara, dengan total DPK Rp3,83 Triliun dan kontribusi 11,95%. Kedua wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang terus berkembang, terutama di sektor perdagangan dan jasa,"
Sementara itu, wilayah Muna memiliki DPK sebesar Rp1,65 Triliun, dengan kontribusi sebesar 5,15% terhadap total DPK provinsi. Adapun Wakatobi, sebagai salah satu daerah dengan potensi pariwisata yang besar, mencatatkan DPK sebesar Rp607 Miliar, atau 1,89% dari total DPK," pungkasnya.
