Skip to main content
Polda

Camat di Konsel Jadi Tersangka Sindikat Pemalsuan Dokumen Pertanahan, Warga Transmigran Jadi Korban

HALUANRAKYAT.com, KENDARI – Dugaan sindikat pemalsuan dokumen pertanahan di lahan eks transmigrasi Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, mulai terungkap.

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara menetapkan empat orang sebagai tersangka, salah satunya berinisial S yang diketahui pernah menjabat sebagai Lurah Landono sebelum menjadi camat.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penerbitan dokumen tanah di atas lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 1982. Akibatnya, muncul tumpang tindih dokumen kepemilikan yang berpotensi merugikan warga eks transmigrasi sebagai pemegang hak atas tanah.

Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Sultra, Kompol Muhammad Chairman Sumarlianto Akbar, mengungkapkan penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan empat laporan polisi yang diterima sepanjang Maret hingga Agustus 2026.

Objek perkara meliputi sekitar 29 Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Lurah Landono dan sekitar 18 SHM dari BPN Konawe Selatan. Dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan lahan seluas kurang lebih 23 hektare yang sebelumnya telah memiliki sertifikat sejak 1982.

"Hasil penyidikan menemukan penerbitan dokumen berupa SKT di atas bidang tanah yang sudah bersertifikat, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan dan merugikan warga transmigrasi sebagai pemegang hak yang sah," kata Chairman dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).

Pada pengungkapan klaster pertama, penyidik menetapkan empat tersangka berinisial S, B alias LB, JH alias A, dan NB. Dua tersangka telah ditahan, sedangkan dua lainnya tidak ditahan dengan pertimbangan kondisi kesehatan.

Chairman secara khusus mengungkapkan bahwa tersangka S sebelumnya pernah menjabat sebagai Lurah Landono sebelum menduduki jabatan camat. Keterlibatan mantan pejabat kelurahan tersebut menjadi salah satu bagian yang didalami dalam perkara penerbitan dokumen pertanahan.

Modus Klaim Tanah Warga Eks Transmigrasi

Dalam penyidikan, polisi menemukan dugaan modus dengan mengklaim bidang tanah milik warga eks transmigrasi yang telah bersertifikat sejak 1982. Tanah tersebut kemudian diajukan untuk penerbitan SKT kepada pejabat kelurahan.

Dokumen yang diterbitkan selanjutnya diduga digunakan untuk mengklaim, mengalihkan, menjual tanah, hingga meminta ganti rugi kepada pemilik yang sah.

"Modus operandi dilakukan dengan mengklaim bidang tanah milik warga eks transmigrasi yang telah memiliki SHM tahun 1982, kemudian mengajukan penerbitan SKT kepada pejabat kelurahan. Dokumen tersebut selanjutnya digunakan untuk mengklaim, mengalihkan, menjual tanah, atau meminta ganti rugi kepada pemilik yang sah," jelas Chairman.

Penyidik juga mengidentifikasi sejumlah peran dalam rangkaian perkara tersebut. Di antaranya pihak yang menerbitkan dokumen, pihak yang mengklaim tanah, pihak yang menggunakan dokumen untuk transaksi maupun meminta ganti rugi, serta pihak yang turut menandatangani dokumen sebagai saksi batas.

Rangkaian tindakan tersebut diduga menyebabkan tumpang tindih antara SHM yang terbit pada 1982 dengan dokumen pertanahan yang diterbitkan kemudian.

Polisi Siapkan Pengembangan Klaster Kedua

Polda Sultra memastikan penyidikan tidak berhenti pada penetapan empat tersangka di klaster pertama. Penyidik kini mempersiapkan pengembangan melalui klaster kedua untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain.

Pengembangan tersebut akan menelusuri proses penerbitan SKT, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, hingga dokumen yang diduga menjadi dasar penerbitan SHM baru pada 2022.

Polisi juga berupaya mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian perkara tersebut, termasuk mereka yang diduga memperoleh keuntungan dari penguasaan dan transaksi tanah.

Chairman menegaskan, penanganan perkara akan terus dikembangkan untuk mengungkap keseluruhan peristiwa dan pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Pengusutan kasus ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah sekaligus melindungi hak warga eks transmigrasi yang telah memiliki sertifikat sah sejak 1982.

Laporan: ASL

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.