11 hours ago
DPRD Sultra Kawal Kasus Guru Supriyani
Breaking news
Lima Orang Jadi Tersangka Korupsi Pembangunan Jembatan di Butur, Termasuk Kadis PU
HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Jembatan Langere – Tanah Merah yang berada di Kabupaten Buton Utara.
Lima orang itu adalah Kepala Dinas (Kadis) PU Kabupaten Buton Utara (Butur) Buburanda; Direktur PT Sinar Bulan, Nasrun; Wakil Direktur PT Sinar Bulan, Umar; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Zalman; dan Asuransi Videi Kendari atas nama Suriadi.
Kasus Dugaan Korupsi, Kejati Sultra Periksa Kadis PU Buton Utara
HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum(PU) Kabupaten Buton Utara (Butur), Buburanda, Senin (2/9/2024).
Pemeriksaan Buburanda itu diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi pengerjaan Jembatan Tanah Merah – Langere di Kecamatan Bonegunu.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Dody membenarkan informasi adanya pemeriksaan Kadis PU Butur ini.
“Iya benar, sementara pemeriksaan di dalam,” kata Dody.
Curi Sepeda 23 Kali, Polisi Tangkap "Keluarga Cemara"
HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Agak lain tingkah laku S (38), E (36), dan AL (19). Sekeluarga yang merupakan suami, isteri dan anak ini adalah komplotan pencuri spesialis sepeda.
Terakhir, "keluarga cemara" ini mencuri dua unit sepeda milik seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama Johannes Robert, warga Jalan BTN Tunggala Blok A, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari.
Kepala Seksi Humas Polresta Kendari IPDA Haridin mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat 2 Agustus 2024 lalu.
DPR Tolak Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM di MA, Ini Respons KY
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) merespons pernyataan Komisi III DPR RI terkait penolakan sembilan calon hakim agung (CHA) dan tiga calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA).
KY melalui anggota sekaligus juru bicaranya Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, hingga saat ini, KY belum menerima surat resmi dari Komisi III DPR RI terkait penolakan sembilan Calon Hakim Agung dan tiga Calon Hakim ad hoc HAM di MA, sehingga KY belum tahu persis alasan penolakan semua calon tersebut.
