HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menyesalkan buruknya keterbukaan informasi soal pembahasan RUU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Cipta Kerja. 

Kejar tayang yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI telah banyak mereduksi ruang partisipasi publik, terlebih lagi hak akses masyarakat atas informasi publik yang utuh, cepat, dan akurat. 

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Jenazah La Baa (32), seorang nelayan asal Buton yang tewas dalam penyanderaan kelompok milisi Abu Sayyaf di Zamboanga City, Filipina Selatan tiba di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu, 11 Oktober 2020.

Jenazah tiba dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airways (GIA) dengan nomor penerbangan 604 di Bandara Halu Oleo pada pukul 10.31 WITA setelah menempuh perjalanan dari Jakarta via Makassar.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat ada tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan anggota Polri dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di Jakarta, 8 Oktober 2020. 

"Jumlah ini bisa bertambah dan kami masih terus menelusuri dan memverifikasi perkara," kata Asnil Bambani, Ketua AJI Jakarta dalam siaran persnya.

HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Jurnalis media daring Suara.com, Peter Rotti  mengalami kekerasan dari aparat kepolisian saat meliput aksi unjuk rasa penolakan Omnimbus Law Undang-undang Cipta Kerja di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB, saat Peter merekam video aksi sejumlah aparat kepolisian mengeroyok seorang peserta aksi di sekitar halte Transjakarta Bank Indonesia.

Samuel Huntington mengatakan bahwa: "Gerakan mahasiswa adalah bentuk perlawanan yang tidak akan pernah padam terhadap pemerintahan yang lalim."

HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober 2020 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang meski pembahasannya mendapat kecaman luas publik. 

Pengesahan yang berlangsung saat Indonesia masih di bawah tekanan pandemi ini didukung mayoritas fraksi di DPR, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan PKS yang menolak pengesahannya.