KENDARI – Satgas Penegakan Hukum Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Polda Sulawesi Tenggara menangani sejumlah perkara Karhutla di beberapa wilayah Sultra.

Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra AKBP Herie Pramono mengatakan, penanganan perkara dilakukan di antaranya di Kabupaten Konawe Utara, Kolaka Timur, dan Konawe Selatan.

"Dalam perkara yang ditangani tersebut, salah satu tersangka telah ditahan di Polda Sultra.

HALUANRAKYAT.com, JAKARTA – Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan lima tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020.

Lima tersangka tersebut terdiri dari satu tersangka korporasi, yakni PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), dan empat orang tersangka perorangan.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Bombana.

HALUANRAKYAT.com, BUTON - Personel Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendatangi lokasi tambang PT Bumi Buton Delta Megah (BBDM) di Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Sabtu (30/5/2026).

​Kedatangan tim penyidik tersebut bertujuan untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh direksi PT BBDM versi Yori Yusran.

HALUANRAKYAT.com, KONSEL -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) melakukan inspeksi langsung terhadap aktivitas pertambangan PT Wijaya Inti Nusantara (PT WIN) di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Sabtu (30/5/2026) siang.

Dalam inspeksi yang dipimpin Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Irhamni bersama Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra, Kombes Pol Dodi Ruyatman, serta Wakil Bupati Konsel Wahyu Ade Pratama itu, diputuskan area pemu

Oleh: Tri Mandala Pratama

Hari-hari ini, ruang publik diramaikan oleh pameran keberhasilan pemerintah dalam menyita dan menjatuhkan denda administratif bernilai fantastis terhadap perusahaan tambang. 

Lewat Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas PKH) dan Kejaksaan Agung, negara secara agresif menindak para pengusaha yang dicap "nakal" karena kedapatan beraktivitas di dalam kawasan hutan tanpa izin kehutanan. 

Namun, di balik angka-angka triliunan rupiah yang berhasil dipulangkan ke kas negara, tersimpan sebuah ironi besar yang luput dari sorotan kamera med