Breaking news
Beri Perlindungan Petugas Ad Hoc Pilkada, Bawaslu Kolaka - BP Jamsostek Jalin Kerjasama
HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kolaka menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari.
Wujud kerja sama itu dinyatakan dalam acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Bawaslu Kolaka di Ruang Rapat BPJS Ketenagakerjaan Kendari, Selasa (5/11/2024).
Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi jajaran pengawas Badan Ad Hoc Bawaslu Kolaka pada penyelenggaran pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
BPJS Ketenagakerjaan Kendari Sosialisasi Program Perlindungan untuk Sektor Jasa Konstruksi
HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Cabang Kendari melakukan sosialisasi program perlindungan untuk sektor jasa konstruksi di Hotel Swissbell Kendari, Rabu (23/10/2024).
BPJS Ketenagakerjaan Kendari menggandeng Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan sosialisasi dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sultra Ir. H. Muhamad Nurjaya, ST. MT.
Optimalisasi Penggunaaan Aplikasi JMO, Jamsostek Kendari Sosialisasi di PT OSS
HALUANRAKYAT.com, KONAWE -- Badan Penyelenggada Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Cabang Kendari melakukan sosialisasi aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO ke sejumlah karyawan perusahaan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) di Morosi, Kabupaten Konawe pada Rabu, 9 Oktober 2024.
Kegiatan ini bertujuan memberi pemahaman mengenai fitur dan manfaat aplikasi kepada perusahaan dan peserta BPJamsostek tentang aplikasi JMO yang dimiliki BPJamsostek.
Mendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja Badan Ad Hoc Pilkada dengan Jamsostek
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA -- Kepala Daerah diminta untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh anggota badan Ad Hoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Hal tersebut sejalan dengan perintah Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam surat nomor 400.5.7/4295/SJ.
