HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto mengingatkan aparaturnya terkait prioritas penilaian kepada segenap jajaran birokrasi di Pemprov Sultra dengan berbasis kinerja dan pencapaiannya.
Dalam apel gabungan ASN di Kantor Gubernur Sultra pada Senin (11/9/2023) pagi, Andap menyampaikan jika Indeks Kinerja Utama Atau Key Performance Index (KPI) ASN di lingkup Pemprov Sultra yang akan ia bangun bukan sekadar hanya berbasis penyerapan anggaran saja.
KPI akan dinilai berdasarkan target-target pencapaian program-program pembangunan. Artinya, bukan hanya berbasis apakah alokasi anggaran terserap atau tidak.
"Tetapi, apakah alokasi anggaran tersebut tepat sasaran atau tidak, apakah kinerja dan anggaran yang digunakan Pemprov Sultra berpengaruh pada kesejahteraan kurang lebih 2,7 juta masyarakat Sultra atau tidak," kata Andap.
Ia mengatakan, reformasi birokrasi di Pemprov Sultra adalah satu kesatuan utuh dengan berjalannya kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan di Sultra. Kinerja birokrasi bukan hanya formalitas pemenuhan standar administrasi.
"Administrasi birokrasi sesungguhnya merupakan instrumen agar pelayanan publik yang tertuang dalam APBD bukan hanya akuntabel, namun jelas indikatornya, yaitu kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan jika pertanggungjawaban ASN bukan hanya terisinya lembar-lembar formil administrasi. Basis utama ASN adalah moral kinerja yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita konstitusi.
"Digitalisasi reformasi birokrasi Pemprov Sultra. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk sekadar memenuhi tuntutan era digital. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita gagas berfungsi membantu seluruh jajaran birokrasi untuk mendisiplinkan diri, membantu peningkatan kualitas kinerja kita semua menjadi terukur, terencana, akuntabel dan transparan. Monitoring dan evaluasi kinerja berbasis digital akan mempermudah birokrasi ini untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan publik," pungkasnya.
