HALUANRAKYAT.com, MUBAR -- Pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) membentuk tim pemetaan data kemiskinan ekstrim dan pengangguran terbuka di setiap desa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sebaran wilayah menyumbang kemiskinan di Mubar.
Penjabat (Pj) Bupati Mubar Bahri menerangkan ada enam langkah prioritas yang menjadi kinerja pemda yang juga merupakan perintah presiden dan kemendagri. Langkah prioritas itu adalah realisasi APBD, P3DN, Stanting, kemiskinan ekstrim, angka pengangguran terbuka, dan Honor daerah.
"Dari enam langkah prioritas tersebut yang menjadi catatan Pemda Mubar adalah kemiskinan ekstrim dan angka pengangguran terbuka," jelas Bahri, Rabu (5/4/2023).
Berdasarkan data dari BPS angka kemiskinan di Mubar mencapai 13,86 persen atau sebanyak kurang lebih 11.560 orang. Data itu masuk secara gelondongan sehingga Pemda Mubar kesulitan untuk melakukan intervensi.
"Dari data 11.560 orang itu. Saya ingin mengetahui sebarannya di mana saja dan di kecamatan apa saja," kata mantan lurah di Buton ini.
Kemudian Lanjut Bahri, selain untuk mengetahui sebaran kimiskinan ekstrim tersebut pemetaan data juga bertujuan untuk mengetahui indikator apa saja sehingga mereka dikatakan miskin. "Kitakan bingung sendiri ini. Karena data 13.86 persen itu tidak di tau dimana saja orangnya, dari kecamatan mana, lalu desa mana saja, kalau datanya jelas maka kita bisa memulai bekerja," terangnya.
Sebelumnya, Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini sempat meminta data kepada BPS terkait sebaran kemiskinan ekstrim di Mubar. Namun BPS juga belum memiliki data tersebut dikarenakan Pemda Mubar belum memiliki peta tingkat kemiskinan pada tingkat Kecamatan dan Desa.
"Akibatnya yang selama ini terjadi jika bicara kemiskinan adalah kita hanya bicara tiga strategi saja. Strategi mengurangi beban pengeluaran, menaikan pendapatan dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan," kata Bahri.
Kemudian persoalan lain kata Bahri, berdasarkan data BPS angka pengangguran terbuka di Mubar sebesar 2,4 persen. Dari data tersebut Pemda juga diminta untuk memetakan angka pengangguran mulai dari kecamatan hingga desa.
"Pemda bersama BPS sudah sepakat membentuk tim pemetaan yang dimulai dari desa. Dimana sebelum mereka turun lapangan akan mendapatkan pelatihan dahulu dari BPS, misalnya bagaimana menentukan sampel, indikator hingga melakukan sensus", jelasnya.
Jika pemetaan data tersebut dilakukan dengan baik maka bisa diperoleh data kemiskinan ekstrim dan pengangguran terbuka diseluruh wilayah Mubar sehingga sebaran data 11.560 itu akan memudahkan pemda dalam melakukan intervensi.
Laporan: Hasmid
