HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Nasional (Rakorwasdanas) yang digelar Kementrian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). 

Rakorwasdanas ini digelar secara virtual di media Center Rumah Jabatan Wali Kota Kendari, Selasa (31/8/2021). 

Rakor ini membahas bentuk sinergi penguatan tata kelola pemerintah daerah melalui Monitoring Control for Prevention (MCP) bersama antara kemendagri,

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) dengan pemerintah daerah (pemda) se-Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mendorong optimalisasi distribusi vaksin dan insentif Covid-19. 

Rakor yang membahas progress terkait kebijakan vaksinasi dan insentif Covid-19 tersebut berlangsung secara daring pada Kamis, 29 Juli 2021. 

“Tujuan pertemuan kita hari ini sebenarnya ingin mendengar kendala terkait vaksinasi dan penyaluran insentif tenaga kesahatan (nakes) mengingat t

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang telah melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di Kecamatan Nambo, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Selasa, 13 Juli 2021.

Aktivitas penambangan pasir di Kecamatan Nambo yang menggunakan alat berat tersebut tidak hanya mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan, tetapi merupakan aktivitas ilegal dan tidak sesuai dengan tata ruang. 

"Penertiban yang dilakukan oleh P

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mendorong kejelasan kepemilikan aset dan Barang milik Daerah (BMD). Hal ini disampaikan Rapat Koordinasi (rakor) Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sertifikasi Aset PLN dan BMD di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Senin, 7 Juni 2021.

“Kalau semua melakukan peran sesuai porsinya masing-masing, saya yakin minimal Anda semuanya telah mengurangi potensi jerat korupsi.

HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyebut Menteri Sosial Republik Indonesia yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19, Juliari Peter Batubara (JPB) mendapat jatah (fee) sebesar Rp10 ribu per paket bansos.

HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) sebagai tersangka korupsi program bantuan sosial penanganan COVID-19.

Selain Mensos JPB, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Mereka memiliki peran berbeda di dalam kasus ini.