HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kekosongan penjabat Bupati di Kabupaten Buton Utara (Butur) berakhir. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menunjuk Hery Alamsyah sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Butur.
Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (SK-Mendagri) Nomor: 131.74 – 3715 Tahun 2020, tertanggal 7 Oktober 2020, Hery Alamsyah, SE., M.Si. ditunjuk Mendagri sebagai Penjabat Sementara (Pjs.) Bupati Butur.
HALUANRAKYAT.com, BAUBAU - Unjukrasa menolak Undang-undang Cipta Kerja di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara pada Jumat, 9 Oktober 2020 berujung ricuh.
Sejumlah mahasiswa dan polisi terluka. Bahkan sebuah mobil dinas milik Pemda Baubau hangus dibakar massa.
Bentrokan antar pengunjuk rasa dan polisi ini pecah saat beberapa massa aksi melakukan pelemparan batu dan hendak menerobos masuk ke dalam Kantor DPRD Kota Baubau.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers mencatat ada tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan anggota Polri dalam unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di Jakarta, 8 Oktober 2020.
"Jumlah ini bisa bertambah dan kami masih terus menelusuri dan memverifikasi perkara," kata Asnil Bambani, Ketua AJI Jakarta dalam siaran persnya.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Sebuah gempa bumi mengguncang Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara pada Jum'at, 9 Oktober 2020. Gempa terjadi pada pukul 10.57.20 WITA dan terasa kuat hingga wilayah Kabupaten Buton.
HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Jurnalis media daring Suara.com, Peter Rotti mengalami kekerasan dari aparat kepolisian saat meliput aksi unjuk rasa penolakan Omnimbus Law Undang-undang Cipta Kerja di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020).
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB, saat Peter merekam video aksi sejumlah aparat kepolisian mengeroyok seorang peserta aksi di sekitar halte Transjakarta Bank Indonesia.
Samuel Huntington mengatakan bahwa: "Gerakan mahasiswa adalah bentuk perlawanan yang tidak akan pernah padam terhadap pemerintahan yang lalim."
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Demo anti Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law pada Kamis, 8 Oktober 2020 di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara berakhir ricuh.
Massa dari berbagai elemen mahasiswa dan buruh terlibat bentrok dengan polisi pada sore harinya.
Selepas magrib, polisi berhasil memukul mundur massa aksi hingga sejauh kurang lebih dua kilometer dari kantor DPRD Provinsi Sultra.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Menanggapi demo nasional menolak Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law yang terjadi hari ini, Kamis 8 Oktober 2020, yang digelar di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di beberapa kota di Sulawesi Tenggara (Sultra), Gubernur Sultra Ali Mazi memberikan pernyataannya.
Menurut Gubernur Ali Mazi, demontrasi atau gelar pendapat adalah bentuk lain dari penerapan demokrasi, khususnya Demokrasi Pancasila.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Demo anti Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) Omnibus Law di Kantor DPRD Sulawesi Tenggara pada Kamis (8/10/2020) siang berujung ricuh.
Tak jelas apa yang memicu, sekelompok orang yang berada di luar gedung DPRD Sultra melakukan pelemparan ke arah dalam gedung.
Mereka kemudian menerobos masuk melalui pintu keluar kantor DPRD dan melakukan pengerusakan dan pembakaran gedung.
HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Ribuan massa anti Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law berhasil merangsek masuk dan menduduki Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (8/10/2020).
Massa yang berasal dari berbagai elemen mahasiswa, buruh pelabuhan, dan ojek online (ojol) ini berhasil masuk setelah mendobgrak barikade pagar betis aparat kepolisian dari Polres Kendari dan Polda Sultra.
