Skip to main content

Polda bersama Kejati, Pemprov dan BPKP Sultra Teken MoU Penanganan Korupsi

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -  Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), Senin (4/10/2021). 

Empat instansi pemerintah itu berkomitmen menjalin sinergitas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Tenggara.

Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kr

Jadi Tersangka Lagi, Sinarwan Balik Melawan

HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara (Sultra), Sarjono Turin dilaporkan ke Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung (Jamwas Kejagung). 

Sarjono dilaporkan terkait tindakannya yang menetapkan Direktur Utama PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda (LSO) sebagai tersangka korupsi pertambangan untuk yang kedua kalinya. 

Pelapor adalah Kuasa Hukum LSO, Zakir Rasidin.

Kejati Sultra Kembali Tetapkan Direktur Toshida Indonesia Jadi Tersangka Korupsi

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Direktur Utama PT Toshida Indonesia (TI), Laode Sinarwan Oda kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi. 

Sinarwan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B-10/P.3/Fd.1/19/2021 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra tertanggal 13 September 2021. 

"Menetapkan Laode Sinarwan Oda sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kawasan hutan dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)," demikian kutipan surat yang ditandatangani

BPKP Rilis Hasil Audit Kerugian Negara, Kejati Sultra "Ngotot" Kejar Dirut Toshida 

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kantor perwakilan Sulawesi Tenggara merilis hasil audit kerugian negara yang ditimbulkan dari aktivitas terlarang PT Toshida Indonesia. 

Informasi tersebut disampaikan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Setyawan Chaliq pada Kamis (9/9/2021). 

"Berdasarkan hasil audit kerugian negara yang dikeluarkan BPKP Perwakilan Sultra, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 495.216.631.168,83," kata Setyawan di hadapan awak media.

Hasil au

Kejati Sultra Didemo Soal Dana CSR Perusahaan Tambang

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Ratusan massa aksi menamakan Front Rakyat Sultra Bersatu (Forsub) melakukan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (30/6/2021).

Massa aksi menuntut pengusutan kasus dugaan pungli (Pungli) dana pengembangan pemberdayaan nasyarakat (PPM) dan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan tambang di Sultra.

Dana PPM yang dititipkan di Kejati Sultra tersebut mencapai miliyaran rupiah yang bersumber dari dua perusahaan yakni PT Akar Mas Indonesia (PT A

Subscribe to Kejati Sultra