Skip to main content

Tak Patut Dicontoh, PNS di Konkep Ini Jadi Otak Tindak Pidana Pencurian

HALUANRAKYAT.com, KONKEP - Seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Konawe Kepulauan terpaksa berurusan dengan polisi lantaran menjadi otak dari tindak pindana pencurian.

Oknum PNS bernama Ahmad Badar berusia 32 tahun mengotaki peristiwa pencurian di Desa Lantula, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara pada 22 April 2021 silam.

Ia bersama dua orang pelaku lainnya masing-masing bernama Dedy Ardyansha (23) dan Edi Sabri (26) melakukan tindak pidana pencurian di rumah Armin (46) yang

Warga Konawe yang Diduga Hina TNI AL di Facebook Ditetapkan Jadi Tersangka

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara telah menetapkan Muhammad Jisrah Rahman, warga Kabupaten Konawe sebagai tersangka ujaran kebencian terhadap institusi TNI Angkatan Laut.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh.

"Statusnya naik menjadi tersangka sejak semalam," kata Dolfi, Jumat (30/4/2021).

Penetapan status tersangka kepada Muhammad Jisrah Rahman, lanjutnya, dilakukan setelah penyidik dari Sub Direktorat Sibe

Tim Siber TNI AL Selidiki Akun FB Warga Konawe yang Nyinyiri Tragedi KRI Nanggala

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Tim siber Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) tengah menyelidiki satu akun Facebook warga Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang berkomentar nyinyir terhadap tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402.

Informasi itu dibenarkan oleh Perwira Seksi Intelijen (Pasi Intel) Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Kendari, Mayor Laut (S) Ucok Pramona.

"Muhammad Jisran, itu akunnya. Yang bersangkutan kemarin dia kooperatif, dia melapor untuk membuat klarifikasi ke Korem 143/HO.

Penegak Hukum Diminta Adil dalam Kasus Pemalsuan Tanda Tangan Menteri

HALUANRAKYAT.com, JAKARTA - Forum Pengawal Penegakan Hukum Sultra (FPPH) mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan putusan yang adil dalam kasus pemalsuan tanda tangan Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi.

Kordinator FPPH, Rahman dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (21/4/2021) menjelaskan, desakan itu sebagai bentuk dukungan kepada penegak hukum di pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Polda Sulawesi Tenggara.

"Kami akan melakukan aksi-aksi unjuk rasa untuk medorong keadilan itu,"

Subscribe to Hukrim