HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pertambangan.

Mereka adalah Mohammad Machrusy selaku Direktur Utama PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMIN), Mulyadi selaku Kuasa Direktur PT AMIN, ES selaku Direktur PT BPB, dan Supriyadi selaku Kepala Syahbandar (KUPP) Kelas III Kolaka.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Kejaksaan Negeri Kendari menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Belanja Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP), Tambah Uang Persediaan (TUP), Langsung (LS) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kendari tahun anggaran 2020.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI - Kasus dugaan korupsi pengadaan Kapal Azimut 43 Atlantis yang ditangani oleh Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), hingga kini masih terus berlanjut.

Penyidik tetap berkomitmen transparan selama proses penanganan kasus tersebut. 

Direktur Reskrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Bambang Wijanarko melalui Kasubdit III Tidpikor, AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi, mengatakan penanganan kasus kapal Azimut 43 Atlantis saat ini telah naik ke tahap penyidikan.

"Kasus ini sudah kita naikan statusnya dari lidik ke sid

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara saat ini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan pelabuhan (port & jetty facilities) dan pembangunan Belt Conveyor System di PT Aneka Tambang (Antam) Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Kejati Sultra, Dody mengatakan, kasus dugaan korupsi itu menelan anggaran ratusan miliar rupiah dan menyeret dua perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Satu persatu kasus penyalahgunaan atau korupsi Dana Desa (DD) di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), terus dibongkar oleh aparat Kepolisian.

Pemberantasan terkait tindakpidana korupsi dana desa ini sesuai dengan perintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendukung program Asta Cita.

HALUANRAKYAT.com, KENDARI -- Setelah kurang lebih setahun berlalu sejak mencuat pada akhir 2023, kasus pengadaan kapal pesiar oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kini memasuki babak baru.

Teranyar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan hasil audit pengadaan kapal di era pemerintahan Gubernur Ali Mazi itu.

Informasi ini dibenarkan oleh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) III Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra, AKBP Rico Fernanda.